Dilengserkan Dari Jabatannya, Ketua DPRD ini Ancam Akan Tempuh Jalur Hukum

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Drs. Foanoita Zai mengaku heran atas munculnya kembali surat rekomendasi DPP Partai Demokrat yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2015 tentang pergantian Pimpinan DPRD. Pasalnya, pada surat rekomendasi yang sudah berumur kurang lebih 2,5 tahun itu didalamnya ditemukan banyak kejanggalan.

“Kejanggalan yang pertama pada rekomendasi tersebut yakni Ketua DPC Partai Demokrat pada saat itu (Edward Zega) belum pernah mengusulkan ke DPP Partai Demokrat tentang pergantian pimpinan DPRD. Lalu dengan tiba-tiba muncul surat rekomendasi tertanggal 21 Juli 2015. Kejanggalan yang kedua adalah harusnya dikonsiderannya itu melalui DPD. Tapi, ini malah DPC langsung ke DPP. Jadi hal itu sudah tidak patuh lagi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Makanya saat surat rekomendasi itu diserahkan ke Pimpinan DPRD, kita langsung menyerahkannya ke Komisi A untuk dilakukan penelitian dan penyelidikan ke Biro Otda,” Ujar Foanoita saat dihubungi via seluler, Kamis (26/4/2018).

Foanoita menuturkan bahwa dari hasil penelitian dan penyelidikan di Biro Otonomi Daerah (Biro Otda), Biro Otda menyarankan Komisi A untuk mengklarifikasi surat rekomendasi tersebut ke DPP Partai Demokrat. Namun belum selesai pekerjaan komisi A sudah dilakukan paripurna.

“Komisi A sudah bekerja dan juga sudah menggunakan uang negara dalam menelusuri keabsahan surat itu. Bahkan mereka sudah menjadwalkan ke DPP Partai Demokrat pada bulan Mei mendatang. Tapi belum selesai hak kerja komisi A sudah dilakukan paripurna. Hal Itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, ” kata Foanoita heran.

Politisi Partai Demokrat ini membeberkan bahwa pelaksanaan rapat paripurna khusus yang digelar pada Selasa (17/4/2018) sudah beberapa kali dijadwalkan. Namun tetap saja tidak kourum.

“Pada tanggal 27 Maret 2018 dilaksanakan rapat Bamus. Yang menghadiri hanya 4 orang. Karena tidak kourum mereka membuat lagi jadwal, sehingga yang tidak kourum itu menjadi kourum, dan besoknya yang menandatangani sudah lebih dari 4 orang. Itu sudah ada buktinya sama kita,” ungkapnya.

Lucunya lagi, kata Foanoita, sesuai rapat Bamus, pelaksanaan rapat paripurna seyogianya dilaksanakan pada tanggal 16 bukan 17 April 2018. Namun hal itu sudah dirubah sewenang-wenang oleh sekretariat dan pimpinan rapat.

“Hal itulah yang memicu ricuhnya paripurna pada tanggal 17 April 2018. Karena tindakan yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Sehingga, saya mengambil kesimpulan bahwa paripurna tersebut cacat hukum atau ilegal,” Tuturnya.

Foanoita mengancam bahwa terkait persoalan itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum dan secara institusi akan menyerahkannya ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk menelusuri pelanggaran kode etik pada rapat paripurna tersebut.

“Saya akan menempuh jalur hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan. Karena saya anggap hal itu adalah penghancuran terhadap diri saya,” Pungkasnya.