//Perekrutan PPK dan PPS Pemilu 2019 Dinilai Cacat Hukum, KPU Nias Utara Dilaporkan ke Panwaslih

Perekrutan PPK dan PPS Pemilu 2019 Dinilai Cacat Hukum, KPU Nias Utara Dilaporkan ke Panwaslih

NIASTODAY.CO – Proses rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Nias Utara pada Pemilu Tahun 2019 dinilai telah menyalahi prosedur yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang pedoman teknis pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2019.

Tudingan tersebut disampaikan Sekretaris Eksekutif LSM PAKSA Rakyat Nias, Helpianus Gea kepada wartawan saat melaporkan kasus itu ke Panwaslih Kabupaten Nias Utara, Jalan Gunungsitoli-Lahewa, Km. 42 Lotu, Nias Utara-Sumut. Rabu (7/3) kemarin.

“Untuk itu, kami melaporkan persoalan ini ke Panwaslih Nias Utara yang berhak mengambil tindakan. Karena seharusnya yang dilakukan KPU Nias Utara adalah evaluasi dan penilaian kinerja terhadap PPK dan PPS pada Pilgubsu, bukan dibuka secara umum. Kami menilai rekrutmen anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan KPU Nias Utara ini sudah menyalahi prosedur dan mengangkangi surat edaran KPU Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat disimpulkan pengangkatan PPK dan PPS ini cacat hukum,” Kata Helpi.

Dia beralasan, dalam surat edaran KPU Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dijelaskan bahwa pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu 2019 berpedoman pada pasal 37 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan “Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu”.

“Ketentuannya jelas yakni masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” Ujarnya.

Helpi menambahkan, untuk metode evaluasi berpedoman pada keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/I/KPU/2018, dengan cara mengisi kuisioner evaluasi kinerja PPK dan PPS dalam format pengisian kuisioner yang telah ditetapkan.

Namun anehnya, petunjuk teknis tersebut tidak diikuti KPU Nias Utara. Hal itu terbukti dari pembukaan pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2019 yang dibuka secara umum pada tanggal 5 Februari 2018 lalu, hingga sudah dilakukan pelantikan.

Selain menyalahi prosedur, Helpi juga menemukan adanya bocoran jawaban perekrutan PPS pada saat ujian tertulis, diduga berasal dari salah seorang oknum komisioner KPU Kabupaten Nias Utara.

“Proses perekrutan PPK dan PPS ini jelas telah melanggar petunjuk teknis dari KPU Provinsi Sumut, ditambah lagi kita menemukan adanya bocoran jawaban yang tersebar di grup whatsapp PPK se-Kabupaten Nisut pada saat ujian tertulis PPS sedang berlangsung,”Ungkapnya.

Ditempat yang sama Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara, Aidirahman Tanjung mengatakan terkait laporan ini pihaknya akan melaksanakan rapat pleno untuk menentukan apakah memenuhi syarat formal materil.

“Kita akan segera melaksanakan pleno yang nantinya dituangkan dalam berita acara. Setelah itu divisi penindakan pelanggaran menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jika memenuhi syarat formal materil, maka bisa saja hal itu masuk dalam pelanggaran kode etik,” Pangkas Tanjung. (Tim)