//Gawat! Diduga Dokter, Bidan, Perawat & Semua Tenaga Kesehatan di RSUD Gunungsitoli Tidak Punya Izin Praktik

Gawat! Diduga Dokter, Bidan, Perawat & Semua Tenaga Kesehatan di RSUD Gunungsitoli Tidak Punya Izin Praktik

Dinamika yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kota Guunungsitoli, memang tak ada habis – habisnya. Belum tuntas masalah aset, kini mulai merambah keperijinan praktek dokter dan tenaga medis lainya yang beroperasi di wilayah kota Gunungsiroli, Sumatera Utara, Rabu (25/10/2017).

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas kesehatan kota Gunungsitoli telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Instansi terkait dan seluruh rumah sakit dan klinik baik swasta maupun pemerintah Daerah yang bekerja dan berpraktek di wilayah kota Gunungsitoli, agar segera melengkapi Surat Ijin Kerja (SIK) dan Surat Ijin Praktek (SIP)  yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.

Bahkan Dalam Surat bernomor 440/4222/PSDK-SDMK/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli Wilser J. Napitupulu, S. Si, Apt, MPH dengan tegas menyatakan bahwa “ijin SIP dan SIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota lain, dinyatakan tidak berlaku lagi dan wajib memperbaharui di kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli” demikian isi surat tersebut.

“Ini perintah UU No. 29 thn 2004 psl. 37 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/PER/X/2011” Kata Kadis Kesehatan Wilser J. Napitupulu saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (25/10).

Lanjutnya, Wilser menyampaikan bahwa dalam pengurusan SIP/SIK tidak dipungut biaya, gratis koq ! “Bila ini diabaikan, UU No. 36 th, 2014 psl. 86 ayat (1) akan terkena sanksi pidana yakni Denda Ratusan juta rupiah,” Tegasnya.

“Hingga saat ini yang sudah merespon SIK/SIP adalah RS.Swasta dan seluruh klinik swasta yang beropersi di Kota Gunungsitoli, kecuali RSUD Gunungsitoli masih menolak karena mereka punya pandangan lain soal itu,” Tandasnya.

Sejalan dengan itu,  Ketua ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Nias, dr. Fatolosa P. Panjaitan dalam suratnnya No.114/PC-IDI/Nias/A.31/X/2017  tanggal 9 Oktober 2017, juga menguatkan keputusan tersebut dengan merujuk pada UU praktek kedokteran No. 29 tahun 2004 pasal 37 ayat 1, maka yang berhak mengeluarkan ijin praktek dan ijin kerja dokter dan paramedis lain adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli. “Itu sah secara undang undang,” demikian pernyataan sikap IDI cabang Nias.

Ditemui di kantornya Kamis (25/10), Direktur RSUD Gunungsitoli tak bisa di ganggu karena lagi rapat. “Pak direktur lagi rapat untuk persiapan kenaikan status RSU ke type B” ujar staf.

Dihubungi melalui via selulernya, Kabid pelayanan dan kesehatan dr. Hotman Purba mengatakan “tidak masalah”, kalau memang diharuskan begitu, namun saat ini kita sedang menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan di pusat dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumut.

“Apapun petunjuk dari atas, kita laksanakan, hanya selama ini ijin yang kita kantongi memang dari pihak Kabupaten Nias, jadi jangan ada anggapan bahwa kita di anggap ilegal bekerja disini” ujarnya sambil menutup selulernya.